Dinamika Pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) di Kelurahan Kasongan Lama: Tantangan Sosial-Ekonomi dan Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan / AFRIZAL / AFRIZAL text Palangka Raya : Perpustakaan UMPR, 2026 | RINGKASAN AFRIZAL, 2025. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, “Faktor Sosial-Ekonomi dalam Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan” dibawah Bimibingan: Dr. H. M. Riban Setia, S.Sos., M.Si dan Sadar, S.IP.,M.IP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2023–2025 dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan serta data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan petugas pemungut pajak dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 di wilayah penelitian masih tergolong rendah meskipun mengalami peningkatan secara bertahap, yaitu 10% pada tahun 2023, 15% pada tahun 2024, dan 28% pada tahun 2025. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat mengenai fungsi pajak bagi pembangunan daerah, keterbatasan kondisi ekonomi rumah tangga, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, serta permasalahan administratif seperti ketidakakuratan data objek pajak dan keterbatasan sistem informasi perpajakan daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PBB-P2 tidak hanya bergantung pada mekanisme administrasi perpajakan, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan ekonomi melalui peningkatan literasi perpajakan masyarakat, penguatan basis data objek pajak, serta inovasi pelayanan pembayaran yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah perlu dilakukan secara terpadu melalui edukasi masyarakat, digitalisasi layanan pembayaran, serta kebijakan insentif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah SKRIPSI