|
520
|
#
|
#
|
$a Data Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa skor IRBI Kabupaten Katingan diangka 157,71 data nasional pada tahun 2022 adalah 134,16, menunjukan Kabupaten Katingan dengan Indek Risiko Bencana Berada diatas rata-rata nasional di kelompokan ke dalam berisiko tinggi terhadap ancaman bahaya bencana alam. Fenomena banjir saat ini banyak menjadi sorotan di Kabupaten Katingan. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Ini melibatkan langkah-langkah proaktif yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk meminimalisir dampak negatif berupa kerugian baik dalam hal nyawa, lingkungan, maupun harta benda. Rumusan masalah adalah mitigasi bencana banjir berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan dengan tujuan mendeskripsikan respon masyarakat untuk mempersiapkan diri terhadap risiko bencana banjir. Pendekatan penelitian melalui metoda deskripsi kualitatif, dilaksanakan di Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. Teknik sampling digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan teknik wawancara serta teknik elisitasi dokumen. Hasil penelitian, rata-rata masyarakat Kelurahan Kasongan Lama mengetahui wilayah mereka akan mengalami musibah bencana banjir sebelum terjadinya banjir berdasarkan informasi melalui media massa digital seperti Facebook, Whatshapp, Twitter (X), Tik Tok dan You Tube yang di posting secara rutin oleh masyarakat atau pemerintah. Direspon oleh masyarakat dengan melakukan giat gotong royong membersihkan lingkungan, mengaktifkan pos keamanan lingkungan, mengangkat barang yang berharga ketempat yang lebih tinggi, mambuat “katil”. Pada saat terjadinya banjir responnya adalah mengungsi atau ketempat pengungsian atau ketempat sanak keluarga yang masih aman dari bencana banjir. Pada saat paska banjir melakukan kegiatan besih-bersih rumah dan lingkungan. Membentuk organisasi kemasyarakatan non profit dengan nama Beruang Kalakai Community (BKC) yang di dukung oleh pendanaan dan fasilitas peralatan dan mesin namun tidak didukung adanya pembagian kerja yang jelas berupa uraian kerja/Job discription dan kurangnya diklat serta tidak ditemukan dokumen kerjasama penanganan bencana banjir antara BPBD dengan organisasi kemasyarakatan non profit BKC, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen berupa peraturan kepala daerah terkait mitigasi bencana banjir membuat terjadinya mis komunikasi di tingkat 85=5lapangan sehingga layanan tidak maksimal.
|
