Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan signifikan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB), terutama terkait penggunaan vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen bagi laki-laki yang masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum vasektomi sebagai alat kontrasepsi dengan menggunakan perspektif maqasid syari’ah. Kerangka teori yang digunakan meliputi lima prinsip utama perlindungan, yaitu hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, di mana sumber data primer berasal dari fatwa MUI, Keputusan Muktamar NU ke-28 Tahun 1989, peraturan perundang-undangan terkait, serta kitab-kitab fikih klasik, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa vasektomi pada dasarnya dihukumi haram karena dianggap sebagai bentuk sterilisasi permanen yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifzh al-nasl). Namun demikian, hukum tersebut dapat mengalami pengecualian dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa istri (hifzh al-nafs), serta apabila terdapat jaminan rekanalisasi yang memungkinkan pemulihan fungsi reproduksi, sehingga keharamannya tidak lagi bersifat mutlak sesuai dengan kaidah al-hukm yadur ma’a ‘illatihi. Dari aspek hifzh al-mal, tingginya biaya rekanalisasi berpotensi menjadikan vasektomi bersifat permanen secara faktual bagi masyarakat ekonomi lemah, sehingga diperlukan transparansi informasi serta kemudahan akses layanan. Dengan demikian, maqasid syari’ah menawarkan kerangka analisis yang komprehensif dan kontekstual dalam menilai hukum vasektomi dengan menitikberatkan pada kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan dalam kehidupan keluarga Muslim.