Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) serta Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penggunaan Barang Milik Daerah yang baik dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat. Fokus penelitian pada, Perencanaan kebutuhan BMD ( RKBMD ), Pengadaan barang, Pemeliharaan dan pengamanan barang, Pelaporan administrasi BMD, Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap unsur pimpinan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kasubag Tata Usaha dan Pengurus Barang . , teknik observasi dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat validitas data. Analisis data dilakukan melalui model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kendala dalam hal penyusunan ( RKBMD ), Pengadaan Barang, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang, yang sangat berpengaruh terhadap penyajian pelaporan barang milik daerah pada Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat . Kurangnya koordinasi antara unit kerja dalam hal penyusunan rencana barang, pengadaan barang belum mengacu pada rencana kebutuhan daerah dan Ketidaksesuaian Waktu dalam Proses Pengadaan Barang, dalam Proses pengadaan sarana dan prasarana sering kali mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan jadwal perencanaan semula, Lemahnya Sistem pengawasan terhadap distribusi barang dari gudang ke masing-masing bidang masih belum terdokumentasi secara ketat dan menyeluruh, Keterbatasan Alokasi Anggaran Pemeliharaan, dalam hal pengamanan belum tersedianya gudang penyimpanan yang memadai, kurangnya pemahaman menyeluruh dari sebagian personel terkait mekanisme dan prosedur pelaporan, sehingga data yang disampaikan terkadang belum lengkap atau belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas bidang, peningkatan kompetensi SDM pengelola barang, serta sinkronisasi jadwal pengadaan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.