Sumber daya mineral dan batu bara merupakan kekayaan alam strategis yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, kegiatan pertambangan batu bara sering menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lemahnya implementasi kebijakan di tingkat lokal. Kabupaten Kapuas Tengah, khususnya Desa Baronang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya batu bara dan menjadi lokasi aktivitas pertambangan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Kapuas Tengah Desa Baronang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan publik yang mencakup aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertambangan batu bara di Desa Baronang belum berjalan secara optimal. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih terbatas dan belum berkelanjutan. Dari sisi sumber daya, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan personel, anggaran, dan sarana pengawasan. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen normatif, namun belum konsisten dalam penegakan aturan dan pemberian sanksi. Selain itu, struktur birokrasi dan koordinasi antar lembaga belum berjalan efektif, sehingga berdampak pada lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta munculnya berbagai keluhan terkait dampak lingkungan dan sosial. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi dan transparansi kebijakan, penguatan kapasitas pengawasan, konsistensi penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penegasan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan agar implementasi kebijakan pertambangan batu bara ke depan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.