Skema Hutan Desa merupakan salah satu pilar Perhutanan Sosial yang bertujuan menekan laju deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Di tingkat tapak, keberhasilan mandat ini bertumpu pada kapasitas kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). LPHD Desa Telaga memegang hak kelola atas kawasan Hutan Production Terbatas (HPT) seluas ± 2.758 hektar di ekosistem rawa gambut Kabupaten Katingan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh masalah hulu ke hilir seperti keterbatasan manajerial dan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan LPHD Desa Telaga. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari hingga Mei 2026 di Desa Telaga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipertegas dengan analisis SWOT. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, kuesioner terstruktur skala Likert, dan studi dokumentasi dengan teknik purposive sampling yang melibatkan pengurus LPHD, pemerintah desa, tokoh adat, pendamping KPH/NGO, dan masyarakat setempat. Hasil analisis matriks IFAS dan EFAS menunjukkan nilai koordinat sumbu X sebesar 0,017 (internal positif) dan sumbu Y sebesar 0,0. Posisi ini menempatkan kelembagaan LPHD Desa Telaga berada tepat pada garis tengah horizontal (titik ekuilibrium) yang merekomendasikan Strategi Stabilitas dan Konsolidasi Internal. Organisasi memiliki kekuatan potensial berupa legalitas hukum formal yang sah (SK Kementerian LHK dan SK Kepala Desa) serta modal sosial swadaya fisik masyarakat yang solid. Namun, secara eksternal posisinya berimbang antara peluang kemitraan dengan KPH/NGO dan ancaman kerentanan hukum tata laksana lokal akibat belum adanya regulasi tingkat desa. Strategi penguatan dilakukan melalui perumusan kombinasi matriks SWOT yang dikelompokkan ke dalam urutan langkah prioritas strategis yang sekuensial (berurutan) meliputi: (1) Percepatan penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa (Perdes) khusus Pengelolaan Hutan Desa, (2) Penguatan kapasitas SDM pengurus melalui pelatihan literasi keuangan, (3) Pembenahan tata kelola administrasi ke arah digitalisasi pembukuan kas, (4) Perluasan jaringan kemitraan eksternal, dan (5) Optimalisasi partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan/rapat koordinasi LPHD di tingkat tapak.