Pengakuan terhadap tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya di Kalimantan Tengah yang memiliki keberagaman masyarakat adat dengan ketergantungan tinggi terhadap kawasan hutan. Kebijakan pengakuan hak masyarakat adat telah mengalami perkembangan melalui berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kepastian hukum, proses identifikasi dan verifikasi wilayah adat, tumpang tindih penggunaan lahan, serta koordinasi antar lembaga pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui kajian regulasi, studi dokumen kebijakan, serta pengumpulan informasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait pengelolaan wilayah adat. Analisis dilakukan terhadap aspek hukum, kelembagaan, mekanisme pengakuan, dan dampak kebijakan terhadap perlindungan hak masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat telah memberikan ruang hukum bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan atas hak kelola dan pemanfaatan sumber daya hutan. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala administratif, belum lengkapnya pemetaan wilayah adat, keterbatasan regulasi daerah, serta adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan kawasan hutan. Penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait diperlukan untuk mempercepat proses pengakuan wilayah adat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat di Kalimantan Tengah sangat bergantung pada kepastian hukum, partisipasi aktif masyarakat adat, percepatan pemetaan partisipatif, serta harmonisasi kebijakan kehutanan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.