Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Penelitian dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat agar DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi secara optimal dalam menyerap aspirasi, membentuk kebijakan daerah, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di DPRD Kabupaten Katingan. Informan dipilih menggunakan teknik snowball sampling yang melibatkan anggota DPRD, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat (konstituen). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditinjau dari dimensi responsivitas telah berjalan optimal. DPRD mampu menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), audiensi, serta pembentukan beberapa Peraturan Daerah sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, pada dimensi responsibilitas pelaksanaan fungsi legislasi masih belum optimal karena proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik, antara lain masih minimnya inisiatif legislasi DPRD serta belum optimalnya pelaksanaan tugas Badan Legislasi. Sementara itu, pada dimensi akuntabilitas, kinerja DPRD juga belum berjalan dengan baik karena produk kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat serta pertanggungjawaban kepada konstituen masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Katingan dalam fungsi legislasi telah menunjukkan responsivitas yang baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek responsibilitas dan akuntabilitas agar pelaksanaan fungsi legislasi lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.