Penelitian ini menganalisis strategi Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai jembatan informasi antara pemerintah provinsi dan masyarakat. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kerangka teori proses RACE (Cutlip, Center, & Broom, 2006) dan komunikasi dua arah (Grunig & Hunt, 1984). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 12 informan kunci (Kepala Sub. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, staf humas, jurnalis, dan tokoh masyarakat), observasi partisipatif terhadap lima kegiatan diseminasi informasi pada November–Desember 2025, serta analisis dokumen SOTK Setda Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019. Temuan menunjukkan bahwa Humas Setda menerapkan strategi multikanal yang efektif, memadukan media digital (situs web setda.kalteng.go.id dan Instagram @setda_kalteng) dan media konvensional (radio lokal dan konferensi pers), dengan tingkat keterlibatan publik mencapai hingga 85% pada konten terkait infrastruktur. Kendati demikian, Humas menghadapi tantangan signifikan, terutama keterbatasan akses internet di 12 kabupaten pedalaman (cakupan 4G sebesar 45%) dan koordinasi antar-SKPD yang belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan digital bagi 30 aparatur humas dan penguatan kolaborasi dengan media komunitas Dayak. Penelitian ini diharapkan memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Kalimantan Tengah.