Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan Aplikasi Samsat Digital Huma Betang di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya. Kesiapan ASN menjadi faktor krusial dalam keberhasilan transformasi digital pelayanan publik, khususnya dalam konteks sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada konsep Organizational Readiness for Change (ORC) yang dikemukakan Weiner (2009) dan dioperasionalkan melalui lima indikator Sine dkk. (2020), yaitu: (1) iklim dan budaya organisasi, (2) dinamika hubungan interpersonal, (3) kepemimpinan, (4) kebiasaan dan pola pikir, serta (5) penguasaan teknologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap dua kelompok informan, yaitu lima orang ASN Tim IT Bapenda Kota Palangka Raya sebagai informan kunci dan sembilan orang pengguna aplikasi (wajib pajak) sebagai informan pendukung. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020). Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kesiapan ASN berada pada kategori cukup siap. Dari aspek iklim dan budaya organisasi, suasana kerja tergolong kondusif dengan budaya kolaboratif yang mendukung inovasi digital. Dinamika hubungan interpersonal menunjukkan komunikasi yang efektif dan koordinasi lintas instansi yang intensif antara Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja. Dari aspek kepemimpinan, pimpinan telah memberikan arahan yang jelas dan dukungan fasilitas yang memadai, meskipun pelatihan terstruktur belum sepenuhnya dilaksanakan. Kebiasaan dan pola pikir ASN tergolong adaptif dan terbuka terhadap perubahan teknologi tanpa resistensi yang berarti. Sementara itu, penguasaan teknologi oleh Tim IT dinilai baik, dengan hambatan utama berupa ketidaksesuaian data antarinstansi, bukan pada kompetensi teknis aparatur. Temuan ini juga dikuatkan oleh perspektif pengguna layanan yang menyatakan bahwa petugas terlihat terampil dan responsif. Apabila ditinjau dari teori implementasi Edward III (1980), keberhasilan relatif implementasi ini ditopang oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi positif pegawai, dan struktur birokrasi yang terkoordinasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan kompetensi digital yang terstruktur, penguatan koordinasi data antarinstansi, serta evaluasi berkala terhadap kesiapan ASN berdasarkan lima dimensi ORC.