Pengelolaan perizinan pertambangan batu bara merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan perizinan masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perizinan pertambangan batu bara serta faktor-faktor yang memengaruhinya dengan studi kasus pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan pertambangan pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama cenderung berjalan secara administratif dan prosedural. Faktor komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, orientasi disposisi pelaksana, serta kompleksitas struktur birokrasi memengaruhi bagaimana kebijakan perizinan dijalankan di tingkat implementasi. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai dinamika implementasi kebijakan perizinan pertambangan di daerah serta pentingnya penguatan kualitas implementasi kebijakan dalam kerangka good governance.