Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan distribusi barang pokok di Kota Palangka Raya. Fokus penelitian diarahkan pada kemampuan organisasi dalam menghasilkan kegiatan pengawasan, memberikan layanan pengawasan yang tepat, merespons perubahan harga dan pasokan, melaksanakan tugas sesuai kewenangan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengawasan kepada organisasi dan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan utama adalah pejabat dan personel Ditreskrimsus/Satgas Pangan, sedangkan OPD teknis, Bulog/distributor, pedagang, dan masyarakat digunakan sebagai informan pendukung untuk triangulasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Pisau analisis utama adalah teori kinerja organisasi publik Agus Dwiyanto yang mencakup produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pengawasan distribusi barang pokok tergolong cukup baik. Produktivitas terlihat dari pelaksanaan pemantauan harga, pengecekan stok, inspeksi pasar, pemeriksaan distributor, edukasi, koordinasi, dan tindak lanjut terhadap informasi dugaan pelanggaran. Kualitas layanan tercermin melalui pendekatan preventif dan pembinaan sebelum penegakan hukum, meskipun kanal pengaduan dan keterbukaan informasi tindak lanjut masih perlu diperkuat. Responsivitas sudah terlihat pada peningkatan pengawasan ketika terjadi gejolak harga dan menjelang hari besar, tetapi pengawasan masih cenderung berbasis momentum. Responsibilitas ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas berdasarkan mandat kepolisian dan regulasi perdagangan, namun dibutuhkan SOP terpadu untuk memperjelas batas pembinaan administratif dan penegakan hukum. Akuntabilitas telah berjalan melalui pelaporan dan koordinasi kelembagaan, tetapi indikator kinerja pengawasan dan penyampaian informasi publik belum sepenuhnya terukur. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan data stok real time, jangkauan titik distribusi, keterbatasan personel, karakter pasokan luar daerah, dan belum optimalnya kanal pengaduan. Penelitian merekomendasikan pengawasan berbasis risiko, integrasi data, jadwal pengawasan rutin, SOP terpadu, penguatan kanal pengaduan, serta indikator kinerja yang terukur. Kata Kunci: analisis kebijakan, kinerja organisasi publik, pengawasan, distribusi barang pokok, Ditreskrimsus