Page 65 - Public Service

memadai dan layak, sementara skema jaminan kesehatan akan
diuji apakah cukup kuat untuk merespon dan mencakup setiap
kebutuhan warga. Ini adalah area implementasi manajemen
strategis. Sistem manajemen kegawatdaruratan memerlukan
kerjasama yang baik antara Puskesmas, Puskesmas dan lembaga
non profit (Rolindrawan, 2015).
UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa negara
bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak. Oleh karena itu, pada 1 Januari
2014, PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.
Transformasi tersebut diharapkan dapat memperluas peserta dan
jangkauan akses kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan
sektor informal melalui skema bantuan iuran pemerintah.
Cakupan kesehatan universal ditargetkan pada tahun 2019.

Hasil Penelitian Tentang JAMKESMAS di Indonesia

Hidayat et.al meneliti pengaruh asuransi kesehatan wajib
terhadap pemerataan akses rawat jalan di Indonesia. Studi ini
menemukan bahwa skema asuransi wajib Pegawai Negeri Sipil
(Askes) berdampak kuat dan positif terhadap akses rawat jalan
publik, sedangkan skema asuransi wajib bagi pegawai swasta
(Jamsostek) berdampak positif terhadap akses rawat jalan publik
dan swasta. . Dampak terbesar Jamsostek terlihat pada penerima
manfaat yang miskin. Peningkatan substansial dalam akses akan
diperoleh dengan memperluas asuransi ke seluruh penduduk.
Namun, baik Askes maupun Jamsostek tidak berdampak positif
terhadap pemerataan (Hidayat et al., 2004).
Harimurti et.al dalam studi mereka dengan UNICO
merangkum cakupan Jamkesmas untuk masyarakat miskin dan
hampir miskin. Cakupan, kedalaman dan keluasan cakupan
Jamkesmas diselidiki serta interaksinya dengan sistem kesehatan

58