Page 162 - Pengembangan Paradigma Kompetensi Mengajar Guru PKn SD Era Industri 4.0
P. 162
PRINSIP PRINSIP PEGEMBANGAN PARADIGMA BARU
PKN DALAM PRAKTEK PEMBELAJARAN KBK
1) Ketiga komponen PKn (civic knowledge, civic skills dan civic dispositions) secara
konseptual dan teoritik dapat dipilah – pilah, tetapi dalam penerapan pada praktek
pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2) Aspek – aspek civic skills seperti telah disebutkan di atas, muncul lebih
didasarkan pada tuntutan kebutuhan hidup yang nyata dan mendasar bagi warganegara
untuk mengambil peran yang bertanggungjawab dalam kehidupan publik (bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara) dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu
obyek yang menjadi sasaran civic skills harus benar – benar persoalan publik riel,
substansial dan aktual. Ini berarti obyeknya tidak terkungkung di kelas, tetapi menembus
dinding kelas meluncur pada kehidupan politik, pemerintahan dan kemasyarakatan baik
level lokal, regional, nasional bahkan mondial/internasional.
3) Aspek – aspek karakter kewarganegaraan lebih merupakan dampak dari praktek
pembelajaran jangka panjang yang mengembangkan civic skills daripada didesain secara
eksplisit dan dapat diwujudkan secara langsung (seketika). Hal ini disebabkan pembentukan
watak/karakter atau sifat yang melekat (inheren) pada setiap warganegara merupakan
proses transformasi yang membutuhkan waktu relatif lama. Oleh karena itu, ketika
mengembangkan civic skills seharusnya sudah dapat diprediksi dampaknya bagi upaya
pembentukan karakter kewarganegaraan.
4) Praktek pembelajaran dalam KBK PKn menuntut penerapan CTL, portofolio dan
life skill , hal itu akan terakomodasi ketika secara konsisten mengembangkan pengetahuan
kewarganegaraan, ketrampilan kewarganegaraan dan karakter
kewarganegaraan. Misalnya untuk siswa SD dapat dikembangkan, ketrampilan
menggambarkan, menganalisa dan berinteraksi. Sedangkan siswa SLTP/SMU bisa
ditambah dengan ketrampilan: evaluasi, mengambil posisi baru dan mempertahankan posisi
serta ketrampilan memanatau dan mempengaruhi. Hanya saja untuk SMU lebih dalam
tingkat akademiknya dan luas obyeknya.
5) Apabila praktek pembelajaran PKn telah mengaplikasikan civic knowledge, civic
skills, dan civic dispositions pada dasarnya dapat dinyatakan telah melaksanakan
pembelajaran KBK.
6) Praktek pembelajaran KBK PKn dapat dinyatakan bercirikan penyajian konsep
dan teori kewarganegaraan yang substansial (intisari) tetapi kaya akan pengalaman
(ngelakoni).
7) Efektivitas praktek pembelajaran PKn sebagaimana yang dituntut oleh KBK pada
akhirnya sangat ditentukan oleh partisipasi subyek didik yang tinggi dan guru yang
memiliki otonomi akademik dan kreatif.
154