Page 136 - Media Pembelajaran Berbasis Teknologi
P. 136

dikembalikan  pada  effort  orang  tua  dalam  mendidikan
                  mental, sikap dan pengetahuan anak-anaknya.
               3.  Guru
                  Langkah  pembelajaran  daring  harus  seefektif  mungkin.
                  Guru  bukan  membebani  murid  dalam  tugas-tugas  yang
                  dihantarkan dalam belajar di rumah.  Jika perlu guru hadir
                  secara  gagasan  dalam  door  to  door  peserta  didik.  Guru
                  bukan hanya memposisikan sebagai pentransfer ilmu, tetapi
                  tetap saja mengutamakan  ing ngarso sung tulada, ing madya
                  mangun karsa, tut wuri handayani.
               4.  Sekolah
                  Sekolah  sebagai  lembaga  penyelenggara  pendidikan  harus
                  bersiaga  memfasilitasi  perubahan  apapun  menyangkut
                  pendidikan  siswanya.  Pendidikan  tingkah  laku  harus
                  menjadi pijakan kuat ditengah perkembangan teknologi dan
                  arus  percepatan  informasi.  Program-program  pendidikan
                  yang  dilakukan  sekolah  harus  benar-benar  disampaikan
                  kepada  murid,  terlebih  dengan  media  daring  tetap  saja
                  pihak  sekolah  harus  benar-benar  memperhatikan  etika
                  sebagai  lembaga  pendidikan.  Penekanan  belajar  dirumah
                  kepada  murid  harus  benar-benar  mendapat kawalan  agar
                  guru-guru  yang  mengajar  melalui  media  garing  tetap
                  smoothdan  cerdas  dalam  menyampaikan  pelajaran-
                  pelajaran yang wajib dipahami oleh murid.

            Kesimpulan
                  Kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas
            menyebabkan  gangguan  besar,  seperti  pembelajaran  siswa,
            gangguan  dalam  penilaian,  pembatalan  penilaian,  peluang
            mendapatkan  pekerjaan  setelah  lulus  pendidikan,  pembatalan
            penilaian  publik  untuk  kualifikasi  dalam  seleksi  pekerjaan.
            Bagaimana  seharusnya  pemerintah  Indonesia  melakukan  yang


                                                                        125
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141