Page 309 - Menelisik Pemikiran Islam

, percaya sepenuhnya kepada pemikiran politik Ibn
Taymiyah, terutama tentang pentingnya kesejahteraan
umum (common goods) dan hukum ilahiyah demi menjaga
kestabilan dan kesejahteraan negara, yang kemudian
diperluasnya dengan teori tentang "solidaritas alamiah"
(ashabiyah) dan etika kekuasaan. Sejak Ibn Khaldun ini,
pemikiran Islam mengenai sosiologi politik mendapatkan
tempat dalam keseluruhan refleksi Islam dan perubahan
sosial. Oleh karena itu, penafsiran kembali Islam (ijtihad)
menjadi suatu keharusan mutlak dalam masa perubahan
politik.
Sebenarnya, liberalisme Islam mendapatkan
momentum secara politis lebih mendalam pada saat
kesultanan Ottoman di Turki, yang oleh segelintir
cendekiawan di Konstantinopel dirasakan sebagai
ketinggalan zaman, terlalu kaku, dan terlalu religius.
Diantara tokoh-tokoh cendekiawan itu adalah Sinasi, Ziya
Pasha dan Namik Kemal. Di Mesir, juga ada tokoh-tokoh
sekaliber di Turki yang liberal, seperti Rifa' Badawi Rafi' al-
Tahtawi (1801-1873), Khayr al-Din Pasha (1810-18819),
dan Butrus al-Bustam (1819-1883). Mereka dihadapkan
pada pertanyaan-pertanyaan, yang ringkasnya adalah:
Bagaimana masyarakat yang baik itu? Bagaimana bisa
mengetahui bahwa (masyarakat) itu baik atau ideal?
Norma-norma apa yang sebaiknya membimbing suatu
pembaruan sosial? Dari mana norma-norma itu harus
dicari? Bolehkah dari Islam ataukah justru dari Barat?
Lantas, antara Islam dan Barat, apakah tidak ada
pertentangan?

Menurut mereka, 'ulama harus dilibatkan dalam
pemerintahan, tetapi untuk itu, 'ulama harus terlebih dulu
diberikan pendidikan modern yang memadai, agar mereka

302 | Asep Solikin