Page 11 - Public Service

& College, 2003) egalitarianisme spesifik: preferensi untuk
kesetaraan sehubungan dengan konsumsi barang-barang
tertentu. Sejauh ini berarti kesetaraan akses (bukan hasil), ini
menyarankan penggunaan skema voucher pendidikan, dan
perlindungan asuransi sosial yang setara untuk perawatan
kesehatan. Tetapi kesetaraan daya beli tidak selalu menjamin
kesetaraan akses yang efektif jika, misalnya, beberapa
konsumen memiliki informasi yang lebih baik daripada yang
lain. Jadi ekuitas, seperti barang jasa, dapat membenarkan
intervensi publik dalam keputusan konsumsi.

Kebijakan Pelayanan Publik

Pemerintah di seluruh dunia berupaya merancang
kebijakan yang meningkatkan kapasitas inovatif layanan publik.
Oleh karena itu, mengidentifikasi makna mendasar yang
dikaitkan dengan konsep inovasi dalam kebijakan publik sangat
penting, karena pemahaman ini tidak hanya menginformasikan
wacana kebijakan, tetapi juga lanskap kelembagaan secara
keseluruhan yang mengatur kegiatan inovasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, tema inovasi telah menjadi
perhatian yang cukup menonjol dalam wacana dan praktik
layanan kesehatan (Hartley, 2005). Peningkatan minat pada
inovasi ini paling tidak berasal dari keyakinan bahwa
menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan
produk, layanan, dan proses baru akan sangat penting untuk
peningkatan kualitas danbiaya dalam layanan publik (Salge,
2011). Meskipun inovasi di sektor publik tidak harus dianggap
sebagai kebajikan itu sendiri (Hartley, 2005), semakin banyak
bukti menunjukkan bahwa menghasilkan dan mengadopsi
inovasi kemungkinan akan meningkatkan kinerja sektor publik
(Damanpour & Schneider, 2010). Oleh karena itu tidak

4