Page 41 - Iklim Komunikasi Organisasi

dasar dalam penilaian (evaluasi) profesional sebagai bagian dalam
sistem manejemen personalia.
Kelima, sistem kontrol fungsi publik. Untuk menjaga agar
suatu institusi dapat berjalan dalam penyelenggaraan yang bersih,
perlu dijunjung tinggi prinsip akuntabilitas terhadap stake-holder
khususnya dan publik umumnya. Akuntabilitas memiliki dua sisi,
menyangkut parameter akuntabilitas akuntasi dan menyangkut
prinsip akuntabilitas sosial untuk menjaga orientasi fungsionalnya
kepada publik. Jika pertanggungjawaban akuntansi melalui
lembaga audit (publik maupun negara), maka akuntabilitas sosial
perlu dipertanggung-jawabkan kepada stake-holder dan lembaga
yang relevan. Lewat akuntabilitas sosial ini kontrol atas fungsi
publik yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik dapat
berjalan.
Konsep mengenai public sphere dipicu pertama kali oleh
tulisan Jurgen Habermas yang berjudul The Public sphere pada
tahun 1962. Dalam esai tersebut, Habermas mau mengatakan
tentang terdapatnya sebuah wilayah sosial yang terbuka, bebas
dari sensor dan dominasi. Wilayah itu disebutnya sebagai ―public
sphere‘. Yaitu semua wilayah yang memungkinkan kehidupan
sosial manusia membentuk opini publik yang relatif bebas.
Penekanannya mengenai pembentukan kepekaan kemasyarakatan
(sense of public), sebagai praktek sosial yang melekat secara
budaya. Orang-orang yang terlibat di dalam percakapan public
sphere adalah orang-orang privat, bukan orang dengan
kepentingan bisnis atau profesional, bukan pejabat atau politikus,
yang memiliki kebebasan dalam menyatakan pendapatnya.
Habermas (1989) memandang konsep public sphere
berdasarkan pada istilah-istilah yang ada dan berkembang dalam
tradisi Eropa. Misalnya tentang coffe house (Inggris), salon
(Prancis), dan tichgesllschaften (Jerman) pada abad ke-19 dan 20.
Istilah-istilah yang digunakan dalam membangun konsep public
sphere. Maka selanjutnya, public sphere Habermas dikenal sebagai

34 Iklim Komunikasi Organisasi