Page 82 - Hukum Bisnis

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
usaha dan hadiah. Sedangkan pemberian hak baru terjadi
karena: kelanjutan pelepasan hak, dan di luar pelepasan hak.
Kalangan dunia bisnis tentu saja perlu memperhatikan
ketentuan tersebut apalagi aset: (kekayaan) suatu perusahaan
ditentukan juga dari sisi legal atas keberadaan aset tersebut
yang dari waktu ke waktu nilainya terus bergerak naik. Pajak
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan
tentunya akan menjadi beban (biaya) tersendiri sebagai bagian
dari aktivitas bisnis atau usaha yang dijalankannya sehari-hari.
5. Pajak atas bea materai
Satu lagi jenis pajak yang tidak bias dilepaskan dari
dunia bisnis adalah jenis Pajak Bea Materai. Kita ketahui
bahwa dunia bisnis juga berarti terjadinya transaksi-transaksi
para pengusaha, dimana dari transaksi tersebut pasti akan
menggunakan dokumen yang berdasarkan UU No. 13 Tahun
1985 akan terkena bea materai. Aturan bea meterai dikenakan
terhadap suatu dokumen. Jika ada suatu dokumen disitu akan
ada bea materi. Sebaliknya bila tidak ada dokumen, tidak akan
pernah ada bea meterai. No Document No Tax, demikian
ungkapan yang sering terjadi. Sebab bea meterai dikenakan
atau suatu dokumen yang disebutkan dalam UU Bea Meterai.
Dokumen menurut UU Bea Meterai adalah kertas yang
berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang
suatu perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang
dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya
pembatasan ini berarti yang dimaksud dengan dokumen tidak
hanya akta atau surat-surat resmi saja, melainkan juga surat-
surat lainnya yang disebut dalam UU Bea Meterai. Dalam
melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau
kenyataan (peristiwa) tidaklah diharuskan seseorang membuat
suatu dokumen untuk itu. Misalnya A menerima sejumlah uang
dari B atas hasil jual beli barang, maka A dapat saja tidak
memberikan kuitansi kepada B. Demikian pula atas perjanjian
jual beli barang tersebut, mereka tidak harus membuat surat
perjanjian jual beli.

74